KPA, menunggu hasil investigasi kasus Tanjong Beuridi. Terkait kasus Tanjong Beuridi 15 agustus 2007, KPA mengharapkan ada kejelasan untuk menghindari penafsiran negatif para pihak.

Sangat penting membangun kepercayaan rakyat bahwa hukum tidak pandang bulu, ada beberapa kejadian sebelumnya yang membuat rakyat makin tidak percaya, terhadap hukum .

sebut saja kejadian di depan mapolsek peudawa yang menyebabkan korban tewas oleh polisi.kejadian alue mirah penenbakan oknum polisi terhadap seorang agen getah yang disusul  pembakaran mapolsek indra makmu.

Begitu juga kejadian Paya Bakong yang menewaskan Muslem, contoh lain yang cukup menggenaskan adalah kasus penganiaan 4 TNI di Nisam, belakangan TNI menganiaya warga di sana.

Anehnya penganiaya warga, cukup dimintai maaf oleh pimpinan mereka namun warga penganiaya TNI di DPO kan polisi, bahkan kabarnya salah seorang telah di bawa ke pengadilan.

Kasus Tanjong Beuridi, tidak boleh lagi di selesaikan seperti kasus diatas, harus ada sebuah penyelesaian yang konfrehensif, dalam bingkai hukum, bukan dengan sekedar retorika.

Kalau kasus ini kembali seperti lagu lama, maka jangan harapkan rakyat akan bisa di ajak mematuhi hukum, kasus ini mengecewakan banyak pihak karena terjadi pada hari 2 tahun MoU Helsinki.

 beberapa pernyataan Kapolres Biruen, sangat mengecewakan kami, kerana mencoba menyembunyikan fakta, penyelesaian kasus ini sangat tergantung dari politikal will, pimpinan polri di Aceh, begitu juga FKK, harus bekerja dengan maksimal.

Rekomendasi FKK tidak boleh menyembunyikan fakta dan menjadi alat justifikasi untuk melemah penegakan hukum, kami melihat FKK belum maksimal membantu menyelasaikan kasus-kasus yang di sengketakan para pihak.

Kalau sekedar tampil sebagai simbol dari macan ompong, lebih baik di bubarkan saja, pihak pemerintah juga tidak boleh mengabaikan rekomendasi lembaga lembaga lain dalam membangun Trust Building demi langgengnya perdamaian.

Hanya ada sebuah dirigen untuk sebuah lagu dalam sebuah konser, penegakan hukum hanya akan terjadi selama penegak hukum sendiri taat hukum, untuk kasus ini mengajukan rekomendasi

1. semua pelaku penganiayaan harus di bawa ke pengadilan.

2. pemerintah harus melakukan publik ekpose untuk menghindari penafsiran        miring dari para pihak dan korban.

3.semua korban harus mendapat perlakuan dan pelayanan yang memadai untuk memulihkan efek fisik dan psikis mereka

.4.jangan ada penekanan terhadap saksi dan korban saat di mintai keterangan dari siapapun.

5 tidak boleh ada upaya-upaya menghalangi setiap