Seputar Partai Lokal

SETELAH MoU Helsinki ditandatangani GAM sudah mentransformasikan diri dari gerakan bersenjata ke gerakan politik demokrasi. Pendirian Partai GAM adalah sebagai bentuk manifestasi dari pilihan politik yang dijamin Undang-Undang.

Bagi GAM soal nama dan bendera adalah sebuah pilihan histori. Karena, GAM bukan lagi singkatan dari Gerakan Aceh Merdeka, namun satu kata yang sangat bermakna bagi perjuangan rakyat Aceh. Sedangkan bendera bukan simbol militer, melainkan identitas perjuangan. Maka, tidak ada larangan untuk menggunakannya. Semua simbol militer, seperti senjata, emblem, dan semua atribut berbau militer telah dimusnahkan. Bahkan, TNA telah dileburkan. Dan, kami tetap komit dengan perdamaian. Selama ini kami telah menunjukkan komitmen itu dengan mematuhi semua ketentuan Pemerintah RI.

Parlok GAM berdiri atas legalitas aturan Republik Indonesia. Jadi, tidak ada alasan menyebutkan kami punya skenario referendum yang berujung merdeka.

Ketika kami telah setuju berdemokrasi, mengapa pihak pemerintah pusat mencurigai. Sadarilah konflik Aceh lahir karena kecurigaan dan ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadap Aceh.

Polemik partai dan lambang adalah episode ulang ultra nasionalis. Dan, negeri ini adalah negeri demokrasi. Jadi, tidak boleh ada pihak yang memaksa pembenaran atas pihak lain. Sikap alergi dan anti terhadap semua yang berbau GAM akan menimbulkan kontraproduktif bagi perdamaian Aceh. Mari melihat dengan hati nurani, bukan dengan kacamata kuda. Melihat simbol lain yang lebih tidak sesuai UUD dan aturan bernegara seperti lambang Ka’bah, patutkah negeri ini memproklamirkan sekterian . Konon lagi dengan lambang yang sesakral itu.

Kini kami hanya ingin bertanya, apa yang membedakan kami dengan mereka, sehingga harus mengalami diskriminasi.(*)

Penegakan Syariat Islam Jangan dengan Cara Kekerasan

KOMITE Peralihan Aceh (KPA) mengharapkan semua pihak agar dalam menegakkan Syariat Islam di Aceh tidak dengan cara kekerasan. Karena, cara-cara kekerasan malah akan merusakkan ukhuwah Islamiah di daerah ini.
“Kami berharap, semua pihak yang ingin menegakkan Syariat Islam di Aceh agar menempuh cara-cara yang lebih bersahabat. Jadi, tindakan-tindakan yang menjurus pada rusaknya ukhuwah sebaiknya dihindari,” kata Juru Biaca KPA, Ibrahim Syamsuddin, di Banda Aceh, Minggu (15/7).
Dia mengatakan hal tersebut menanggapi maraknya aksi sweeping yang dilakukan para santri di sejumlah lokasi wisata dan hiburan di Provinsi Aceh, yang katanya untuk menegakkan Syariat Islam di daerah ini.
Menurut Ibrahim, cara-cara kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan menimbulkan persoalan baru. “Kita baru saja bangkit dari konflik vertikal, maka kami berharap janganlah sampai lahir konflik horizontal. Sadarilah semua tindakan yang menjurus kepada kekerasan akan membuat kerugian bagi masyarakat Aceh sendiri,” ujarnya.
Dikatakan, hasrat baik para santri tersebut jangan sampai nantinya dimanfaatkan pihak lain dengan memboncengi aksi tersebut. “Begitu juga image orang luar terhadap Aceh jangan sampai menjadi jelek dan ini menyulitkan kita memulihkan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat,” tuturnya.
Ibrahim menyatakan aksi simpati dengan membujuk dan memberi penerangan akan lebih dapat diterima masyarakat. “Nabi Muhammad SAW saja menyebarkan agama tidak dengan kekerasan, melainkan dengan cara lemah lembut, sehingga perkembangan agama Islam pada waktu itu sangat pesat. Padahal, pada waktu itu, Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam kepada orang kafir, sedangkan di Aceh menegakkan syariat sesama Islam, sehingga tidak perlu dengan kekerasan,” kata dia lagi.
Untuk itu, ia mengharapkan kepada ulama Aceh untuk membantu, terutama mengajak dan mengajarkan umat memahami dan patuh kepada agama. Kepada pihak lain, Iabrhim juga mengharapkan agar tidak melakukan kekerasan baru untuk menghentikan razia para santri.
“Mari kita saling menasehati dalam kebaikan kepada masyarakat terutama para remaja untuk berpakaian dan berperilaku secara Islami,” ujarnya.
Selanjutnya, kepolisian harus lebih pro aktif untuk menegakkan hukuman, jangan menjadi penonton terhadap bentrokan kelompok-kelompok masyarakat. Kepada Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh dan kabupaten/kota untuk lebih meningkatkan sosialisasi Syariat Islam dengan penekanan pada pemahaman untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
“Sebagai komponen masyarakat Aceh, mari kita belajar dari penegakan Syariat Islam di negara-negara Islam lain yang telah sukses dan tidak mengedepankan represif,” ujarnya.
Dia mencontohkan di Kelantan dan Selangor, Malaysia. Di negara itu tidak ada pemaksaan dalam beragama, maka yang lahir adalah kesadaran. “Kepatuhan akan lahir pada kesadaran, tapi sebaliknya kepatuhan karena ketakutan akan menghasilkan antipati dan konflik baru,” kata Ibarhim Syamsuddin.(*)

Teungku Hasan Muhammad di Tiro

HAMPIR 50 ribu tentara dikirim ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Uang Rp1,23 triliun siap dibelanjakan untuk pelaksanaan operasi keamanan di propinsi itu. Pemerintah Jakarta sudah siap menghancurkan kekuatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di “rumah mereka”. Masalahnya, otak gerakan itu, Hasan Muhammad di Tiro, tidak berada di rumah. Hasan Tiro -begitu dia lebih dikenal- berada di Swedia, sebuah negara di belahan Eropa.Mengirim tentara ke Swedia tentu mustahil. Pemerintah Indonesia pun meminta penguasa di Swedia untuk menghukum Hasan Tiro. Tokoh ini disebut mensponsori gerakan pemisahan diri di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sayangnya, permintaan itu sepertinya tidak digubris. Mereka beralasan, tidak punya bukti kongrit keterkaitan warga negaranya, Hasan Tiro, dengan GAM.

Siapa Hasan Tiro? Hasan merupakan pendeklarasi kemerdekaan Aceh pada 4 Desember 1976. Dia ikut keluar-masuk hutan bersama pasukannya pada 1976 untuk memisahkan diri dari Indonesia. Perjuangannya itu hanya berlangusng tiga tahun. Karena serangan tentara Indonesia yang tak tertahankan, ia mengungsi ke berbagai negara, sebelum akhirnya menetap di Stockholm, ibukota Swedia.

Setelah jatuhnya Soeharto, isu Aceh merdeka kembali menjadi sorotan dunia. Organisasinya (Gerakan Aceh Merdeka) muncul ke pentas internasional. Hasan Tiro pernah dan menandatangani deklarasi berdirinya Negara Aceh Sumatra, pada akhir 2002. Dia juga menandatangani surat perihal GAM yang dikirim kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan pada 25 Januari 1999. Dalam berbagai perundingan damai antara RI dan GAM, restu Hasan Tiro selalu ditunggu.

Pengakuan orang Aceh terhadap Hasan bukan hanya karena perjuangannya. Dalam tubuhnya mengalir darah biru para pejuang Aceh. Hasan lahir di Pidie, Aceh, pada 4 September 1930 di Kampung Tiro, sekitar 20 km dari Sigli. Dia adalah keturunan ketiga Tengku Syeh Muhammad Saman di Tiro. Hasan merupakan anak kedua pasangan Tengku Pocut Fatimah dan Tengku Muhammad Hasan. Tengku Pocut inilah cucu perempuan Tengku Muhammad Saman di Tiro.

Kepemimpinan dalam birokrasi Aceh merdeka merupakan sebuah takhta yang turun-temurun. Ceritanya berawal dari wafatnya Sultan Muhammad Daud Shah, sultan Kerajaan Iskandar Muda yang terakhir, pada 1874, karena berperang melawan Belanda. Karena anak sultan baru berusia 12 tahun, suksesi macet. Di tengah gentingnya suasana perang, kekuasaan diserahkan ke Tengku Muhammad Saman di Tiro (kakek buyut Hasan di Tiro) sebagai wali negara sekaligus panglima perang.

Karena posisinya sebagai keturunan Tengku Saman di Tiro itulah ia memegang kendali Gerakan Aceh Merdeka. Darah biru itu kemudian diperkaya dengan ilmu hukum internasional yang ditimbanya di Universitas Colombia, Amerika Serikat, hingga meraih gelar doktor. Deklarasi kemerdekaan pada 1976, menghidupkan kembali ide Aceh yang sepenuhnya terpisah dari Indonesia. Pada tahun itu Hasan datang kembali ke Aceh setelah selama 25 tahun meninggalkannya. Di Aceh, sejumlah tokoh yang sebelumnya telah lama bergerilya melawan tentara Indonesia, seperti Daud Paneuk dan Tengku Haji Ilyas Leube, menyambut kedatangan sang pemimpin.

Sikap keras Hasan Tiro yang menolak Indonesia merupakan perubahan besar dibanding era sebelumnya. Sebelum berangkat ke Amerika pada 1950, dia terlibat aktif dalam berbagai organisasi keindonesiaan. Ia, bersama abangnya, Zainul Abidin, aktif dalam Pemuda Republik Indonesia (PRI). Hasan bahkan pernah menjabat Ketua Muda PRI di Pidie pada 1945.

Ketika Wakil Perdana Menteri II dijabat Syafruddin Prawiranegara, Hasan pernah menjadi stafnya. Atas jasa Syafruddin jugalah Hasan mendapat beasiswa Colombo Plan ke Amerika. “Malah sambil kuliah dia diperbantukan sebagai staf penerangan Kedutaan Besar Indonesia di PBB,” kata Isa Sulaiman, sejarawan dari Universitas Syiah Kuala. Artinya, pada suatu periode Hasan pernah menaruh harapan pada Indonesia.

Setelah pecah pemberontakan DI/TII, sikap Tiro mengeras. Dari Amerika, pada 9 September 1954, Hasan Tiro pernah mengingatkan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo agar menghentikan serangan bersenjata kepada aktivis DI/TII di Aceh. Hasan belakangan juga terlibat dalam Republik Persatuan Indonesia, sebuah “federasi” sepuluh daerah di Sulawesi, Sumatra, dan Maluku sebagai perlawan terhadap pemerintahan Sukarno yang sentralistis.

Barulah pada Januari 1965, Hasan menggagaskan ide Negara Aceh Sumatra Merdeka. “Jadi, apa yang dilakukannya dengan memproklamasikan Negara Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976 hanyalah kristalisasi dari ide yang sudah disosialkannya sejak 1965,” kata Isa Sulaiman. Ide Aceh Sumatra diambil Tiro dari wilayah Kesultanan Iskandar Muda. Pada masa jayanya kerajaan ini memang pernah sampai menguasai Lampung, Bengkulu, dan sebagian wilayah Malaysia. Dengan kata lain, pembebasan yang ingin dilakukan oleh GAM adalah pembebasan terhadap seluruh Sumatra.

Hasan hingga kini menjadi tokoh sentral dari GAM. Masalahnya, apakah sepeninggal Hasan Tiro, GAM masih akan melanjutkan pola suksesi dan pemerintahan ala kesultanan tersebut? Apakah Karim Tiro (anak Hasan Tiro) akan menggantikan ayahnya jika suatu ketika Hasan Tiro wafat -sesuatu yang akan menjadi persoalan sendiri mengingat Karim berdarah Amerika dan ia tidak dikenal luas oleh masyarakat Aceh?

Terpusatnya kepemimpinan di tangan Hasan Tiro pada gilirannya akan membawa persoalan pada persetujuan politik yang harus dilakukan GAM dengan elemen masyarakat Aceh lainnya. Sementara GAM bukan satu-satunya elemen dalam masyarakat Aceh.(*)